PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
Abstract
The legal protection of the PP police unit in controlling street vendors (PKL), while the author chose this title because until now the PP Satpol policy is mainly related to controlling street vendors, it still feels lacking due to several factors. The main problem in the article is to discuss how the duties and roles of the Satpol PP (Pamong Praja Police) functions are, then followed by law enforcement of the Satpol PP in controlling street vendors (PKL). The conclusion from the discussion discussed is that the SatPol PP includes the role of law enforcement in the police unit in controlling street vendors. In carrying out the duties of the Satpol PP, among others, is carrying out environmental order by carrying out. Supervision by Satpol PP in Controlling Street Vendors. The supervision carried out by the Satpol PP officers is that the Satpol PP officers carry out patrols. The practice carried out by street vendors in using public facilities is very disturbing to other people, especially pedestrians. The sidewalk, a place that should be used by pedestrians to walk, is misused by street vendors to sell, so pedestrians walk on the highway and cause congestion. The practice disturbs a lot of people causing congestion and chaos on the Road. The methodology used in this research is normative research, which will use a descriptive type of research with a normative juridical approach, based on applicable laws and regulations
References
[2] Aqsa, Alghiffari , “Negara Bebas Satpol PP”, makalah disampaikan dalam acara Reformasi ektor Keamanan, diadakan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK) 28 November 2010.
[3] Hasan. Alwi, , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
[4] Huda , Ni’matul, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembanganya, dan Problematika, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
[5] Irianto, Sulistyowati, “Hukum dan Kontribusinya Terhadap Potensi Kekerasan: Perspektif Ichsan:2010.
[6] Liddle, William dalam “Pedagang yang Berkaki Lima”, termuat 111 Kolom Bahasa Kompas, saat bertugas di Singapura pada 1819
[7] Supriyanto. Bambang Heri, Ham Asasi Manusia Indoensia., Jakarta: Azzahra pres University, 2015.
[8] Yani. Ahmad, Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah., Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
[9] Socio-Legal”, Makalah disampaikan dalam diskusi Komunitas Salihara 8 Juni 2011.
[10] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat tentang Pemerintahan Daerah
[11] Hanggoro. Hendaru Tri., Kekeliruan penerjemahan membuat mereka disebut pedagang kaki lima. Dianggap masalah akut perkotaan. 29 March 2013
[12] Nugraha, Sari, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.
[13] Wikipedia mendefinisikan polisi sebagai”…persons empowered to enforce the law, protect property and reduce civil disorder”. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Police
[14] Komnas Perempuan mencatat ada 189 perda yang diskriminatif http://www.voanews. com /indonesian/news/Komnas-Perempuan-189-Perda-Diskriminatif.html,
[15] Wardaya, Manunggal K., “Aspek HakAsasi Manusia dalam Penanganan Unjuk Rasa Oleh Satpol PP”, diselenggarakan oleh Satpol PP Jawa Tengah , Hotel Moroseneng, Baturraden, 1 Maret 2011.
[16] Widodo, “Joko: Wali Kaki Lima”, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/ 2008/12/22/LU/ mbm. 20081222.LU129061.id.html, diakses pada 10 Juli 2011
[17] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
