OPTIMALISASI PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIMKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

Arief Budianto; Engkus Engkus; Dedeng Yusuf

doi:10.47492/jih.v11i1.1625

Arief Budianto Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung
Engkus Engkus Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung
Dedeng Yusuf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung

DOI: https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1625

Keywords: Pelayanan, E-government, Simkah

Abstract

Pada era modernisasi dan digitalisasi saat ini merubah pola hidup dan pola kerja masyarakat di berbagai aspek, begitu juga terhadap pelayanan. Pelayanan berbasis digital atau dikenal dengan (E-Government). merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efektif,efisien,dan cepat diberbagai aspek termasuk dalam pernikahan. E-government pernikahan atau yang dikenal Simkah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Masalah penelitian dengan melihat bagaimana penerapan Simkah dan apa kendala dalam pelaksanaan Simkah di KUA Kecamatan Gedebage. Pentingnya penelitian ini dengan melihat penerapan Simkah menggunankan Teori Havard JFK School of Government yaitu Support, Capacity dan Value. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui tiga cara yakni observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilaksanakan melihat dalam penerapan Simkah di KUA Kecamatan Gedebage dengan dilihat dari Teori Havard JFK School telah menunjukan bahwa hasil penerapan Simkah belum berjalan secara maksimal karna adanya permasalahan belum adanya dukungan maksimal dari pemerintah dalam sosialisasi.Sumber daya keuangan sangat terbatas serta infrastruktur yang belum memadai dan juga partisipasi masyarakat yang kurang

References

[1] Agus, H. (2017). Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Calpulis.
[2] Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(2), 101-120.
[3] Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42. http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547
[4] MENPAN. (2020). Hasil Survei PBB, “e-Government” Indonesia Naik Peringkat. 9 Oktober. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/hasil-survei-pbb-e-government-indonesia-naik-peringkat
[5] Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). Al’Ádl, IX(2), 151–172.
[6] [Indra, G. C. (2015). Sistem Informasi Manajemen & E-Government. IRDH Anggota IKAPI.
[7] [Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(1), 28. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p28-34
[8] Rudiantara, Y., Muluk, K., & Suryadi. (2016). E-learning sebagai Penerapan E-Government di Dunia Pendidikan ( Studi pada Universitas Brawijaya ). Wacana, 19(3), 177–186.
[9] Salim, S. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Citapustaka Media.
[10] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). ALFABETA.
[11] Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. CV PUSTAKA SETIA.
[12] ]Engkus, Suparman, N., & Sulistia, D. F. (2019). Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 58–70.
[13] Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.
[14] ]Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanana Publik. Gava Medias.
[15] Nugroho, E. (2008). Sistem Informasi Manajemen. Andi.