KOMPARASI BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DESA WISATA NGLANGGERAN DAN PENTINGSARI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mahmudah Budiatiningsih; Bintari Pangesti Putri

doi:10.47492/jrt.v5i2.3977

Mahmudah Budiatiningsih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia
Bintari Pangesti Putri Program Studi D-4 Destinasi Pariwisata, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung

DOI: https://doi.org/10.47492/jrt.v5i2.3977

Keywords: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Desa Nglanggeran, Desa Pentingsari.

Abstract

Desa Nglanggeran dan Pentingsari merupakan contoh desa wisata di DIY yang berhasil menerapkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada kedua desa tersebut sebagai contoh implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Jenis penelitian ini berupa kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui survei, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap perencanaan menunjukkan perbedaan dalam identifikasi masalah. Sementara identifikasi potensi pengembangan kedua desa memiliki kesamaan yaitu dilakukan oleh pengelola dan masyarakat namun dengan proses yang berbeda. Bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap pelaksanaan menunjukkan kesamaan pada keterlibatan pengelola, tetapi terdapat perbedaan pengelolaan usaha. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat menunjukkan kesamaan antara kedua desa. Perbedaan ditemukan pada tingkat partisipasi masyarakat di antara Desa Nglanggeran dan Desa Pentingsari.

References

[1] Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
[2] Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (2010). Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata.
[3] Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Jakarta.
[4] Dinas Pariwisata DIY. (2014). Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY, Dinas Pariwisata DIY.
[5] Jumlah Desa Wisata Layak Jual DIY diperoleh melalui situs internet http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/211-pariwisata. Diakses pada 8 Mei 2020.
[6] Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
[7] Najiyati, S., Asmana, A., Suryadiputra, I. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, Bogor.
[8] Profil Desa Nglanggeran diperoleh melalui situs internet http://gunungapipurba.com/pages/detail/informasi-geografis. Diakses pada 8 Mei 2025.
[9] Profil Desa Pentingsari diperoleh melalui situs internet https://cangkringankec.slemankab.go.id/artikel/. Diakses pada 8 Mei 2025.
[10] Hendrarso, E.S. (2005): Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Dalam Suyanto, B & Sutinah (Ed), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Prenadamedia Group, Jakarta.
[11] Ardika, I Gede (2018): Kepariwisataan Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
[12] Green Destinations (2019): 2019 Sustainable Destinations Top 100, Press Release, Netherlands.