PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YOGYAKARTA DALAM SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Abstract
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) merupakan lembaga perlindungan konsumen yang berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen diluar lembaga peradilan umum. Perlu diketahui realisasi pelaksanaan putusan BPSK yang mengambil sample di Provinsi Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen serta peran pengadilan berikut hambatannya. Penelitian ini empiris dengan data primer berupa wawancara dengan jajaran anggota BPSK Kota Yogyakarta dipadukan dengan data sekunder. Tujuannya adalah mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan putusan BPSK Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sesuai dengan pedoman teknis penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam bentuk negosiasi, mediasi dan arbitrase. Diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya putusan yang bersifat tetap dan final, sehingga berimplikasi pada tidak ada lagi para pihak yang dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri apabila keberatan terhadap putusan BPSK
References
[2] Margono, S., 2004, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta.
[3] Nugroho, W., 1995, ”Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” Newsletter, Vol. 1, No. 21.
[4] Wibowo, B. R., 1996, Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, WR, Surakarta.
[5] Soemartono, G., 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[6] Usman, R., 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
[7] Widjaja, G., & Yani, A., 2000, Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[8] Direktorat Perlindungan Konsumen dan Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri, 2003, Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
Copyright (c) 2023 Jurnal Inovasi Penelitian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.